Ekonomi vs lingkungan dalam kebijakan proyek strategis nasional ( PSN )

Serang,-Proyek strategis nasional diatur dalam peraturan presiden No 3 tahun 2016 yang berturut – turut diubah dengan peraturan presiden No 58 tahun tahun2017, peraturan presiden No 56 tahun 2018, dan peraturan No 109 tahun 2020. Proyek strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah

kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Dan wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau.

Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Tetapi pada kenyataan masih

banyak permasalahan terhadap proyek strategis nasional ( PSN ) tersebut seperti adanya konflik agraria dalam relokasi paksa , pengadaan tanah yang adil serta praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan minimnya tawaran keterlibatan masyarakat. Konflik agraria tersebut terjadi di 80 tempat dari 223 PSN . 

PSN juga memicu adanya unsur pelanggaran ham seperti kekerasan dan praktik represif dari pihak aparat negara dan perusahaan serta adanya kerusakan terhadap

lingkungan. kerusakan ekosistem misalnya, proyek jalan tol samarinda–bontang yang mengancam lahan produktif dan ekosistem di teluk balikpapan. pembangunan juga dapat menyebabkan bencana ekologis yang lebih sering terjadi akibat pengabaian terhadap Kajian lingkungan  yang mendalam.

Ini tentu saja menjadi evaluasi terhadap pemerintah yang dimana proyek strategis nasional yang seharusnya memenuhi unsur kesesuaian terhadap ekonomi dan

kesejahteraan sosial tetapi dalam implementasinya masih banyak pelanggaran ham serta kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat sekitarnya.

Ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap proyek strategis nasional

tersebut :

1. Pembebasan Lahan . Evaluasi harus mencakup sejauh mana pembebasan lahan telah dilakukan, karena ini sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek

2. Kemajuan Konstruksi. Pemerintah perlu menjaga kemajuan konstruksi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami penundaan yang signifikan

3. Pencarian Investor. Status pencarian investor juga penting untuk dievaluasi, terutama untuk proyek-proyek yang memerlukan pembiayaan dari pihak swasta

Dengan melakukan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria di atas,diharapkan pemerintah dapat memastikan juga bahwa PSN tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mungkin saja perlu ditinjau kembali atau dicabut

status PSN-nya jika tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.Dengan melakukan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria di atas,diharapkan pemerintah dapat

memastikan juga bahwa PSN tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang mungkin saja perlu ditinjau kembali atau dicabut status PSN-nya jika tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Red:Islahudin mahasiswa ilmu pemerintahan unpam