PCMB 2026 Jawa Barat Dinilai Kacau, Ade Gentong Desak Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dievaluasi

​BEKASI – Pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) tahun 2026 di Jawa Barat menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Sistem yang seharusnya menjadi instrumen pemetaan strategis ini justru memicu keresahan massal bagi jutaan orang tua siswa akibat gangguan teknis, perubahan skor yang mendadak, hingga ketidakjelasan mekanisme pendaftaran.

​Menanggapi situasi yang kian tidak menentu tersebut, DPP Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia melalui Ade Gentong angkat bicara. Ia menilai instrumen PCMB saat ini telah gagal memberikan kepastian dan justru menciptakan kepanikan di tingkat orang tua.

​"Jika instrumen yang dibuat pemerintah lebih banyak menimbulkan kepanikan daripada memberikan kepastian, maka ada yang salah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Jangan jadikan rakyat sebagai kelinci percobaan dari sebuah sistem yang belum matang," tegas Ade Gentong.

​

Menurutnya, polemik yang terjadi merupakan cerminan lemahnya kesiapan teknis serta buruknya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Padahal, PCMB diproyeksikan sebagai tahapan krusial untuk memetakan calon murid sebelum proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dimulai.

​

​Melihat gaduhnya situasi yang bahkan membuat Gubernur Jawa Barat turun tangan melakukan inspeksi langsung ke kantor Dinas Pendidikan, Ade Gentong mendesak agar dilakukan evaluasi secara serius terhadap jajaran pimpinan di instansi tersebut. Ia menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas kegagalan sistem ini.

​"Jangan sampai masyarakat dipaksa beradaptasi dengan sistem yang berubah-ubah, sementara pihak pengambil kebijakan berlindung di balik alasan teknis. Jika memang tidak mampu mengelola, lebih baik mundur atau segera dicopot," tandasnya.

​Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengakui adanya kendala teknis pada aplikasi dan memutuskan untuk memperpanjang waktu pengisian data hingga 11 Juni 2026. Namun, bagi DPP IWO Indonesia, langkah tersebut hanyalah respons reaktif atas masalah yang seharusnya bisa dicegah sejak awal.

​

"Pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh dipertaruhkan oleh sistem yang belum siap. Orang tua sudah terbebani memikirkan masa depan anaknya, jangan ditambah dengan kebijakan yang membingungkan. Negara harus hadir memberikan kepastian, bukan justru menciptakan kepanikan massal," tutupnya.

​DPP IWO Indonesia menegaskan akan terus mengawal proses ini dan menuntut evaluasi menyeluruh agar tidak ada calon murid yang dirugikan oleh lemahnya koordinasi dan persiapan teknis di lapangan. 

Red.