PERAN DPR RI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS

KOTA SERANG,-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Sebagai wakil rakyat, DPR bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan turut serta dalam proses penganggaran negara. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kinerja DPR dalam menjalankan peran tersebut.

Sejarah Singkat Terbentuknya DPR-RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), jantung legislatif negara kita, memiliki sejarah yang panjang dan berliku, seiring perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dan pembangunan. Lahirnya DPR RI tak lepas dari perjuangan bangsa, dimulai dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 18 Agustus 1945, sebuah badan legislatif sementara yang merintis jalan bagi pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintahan di masa-masa awal kemerdekaan yang penuh tantangan. Era demokrasi parlementer (1950-1959) menandai babak baru, di mana DPR memegang peran yang lebih kuat dalam menentukan arah pemerintahan. Namun, sistem demokrasi terpimpin (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998) membatasi peran DPR, menjadikan lembaga ini lebih sebagai pelengkap daripada pengontrol kebijakan.

Reformasi 1998 menjadi titik balik yang signifikan. DPR RI bangkit kembali, mendapatkan kembali kekuatan dan independensi sebagai lembaga legislatif sejati. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat posisinya dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintahan, dan penganggaran negara. Kini, DPR RI bukan hanya sekadar pembuat undang-undang, tetapi juga representasi suara rakyat, sebuah jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara. Tugas DPR RI begitu krusial: menciptakan kerangka hukum yang adil dan berpihak pada rakyat, menyetujui atau menolak anggaran negara, memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, serta berperan dalam pembentukan pemerintahan itu sendiri.

Peran DPR RI Dalam Pembangunan Nasional

Salah satu peran utama DPR adalah membentuk undang-undang yang mendukung pembangunan nasional. Undang-undang yang baik dan efektif menjadi landasan bagi pelaksanaan program-program pembangunan. Sayangnya, proses legislasi di DPR seringkali diwarnai oleh berbagai dinamika politik yang dapat menghambat terwujudnya undang-undang yang pro-rakyat dan pro-pembangunan. Perdebatan yang alot, lobi-lobi politik, dan bahkan kepentingan kelompok tertentu dapat mengaburkan fokus pada substansi undang-undang itu sendiri. Akibatnya, terbitnya undang-undang yang berkualitas dan berdampak positif bagi pembangunan nasional seringkali tertunda atau bahkan gagal.

Selain legislasi, DPR juga memiliki peran penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memastikan penggunaan anggaran negara secara efisien dan tepat sasaran. Namun, efektivitas pengawasan DPR seringkali dipertanyakan. Terbatasnya sumber daya, kurangnya independensi, dan bahkan adanya dugaan keterlibatan anggota DPR dalam praktik KKN menjadi kendala utama. Hasil pengawasan yang kurang optimal berdampak pada rendahnya akuntabilitas pemerintah dan berpotensi menghambat pembangunan.

Peran DPR dalam penganggaran negara juga sangat vital. DPR memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Anggaran negara yang disusun secara transparan dan partisipatif akan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses penganggaran di DPR seringkali diwarnai oleh berbagai kepentingan, sehingga alokasi anggaran tidak selalu tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan inefisiensi bahkan penyimpangan. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran juga menjadi faktor yang memperlemah pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.

Upaya Peningkatan Peran DPR-RI Dalam Pembangunan Nasional

DPR RI, sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Urgensinya terletak pada kemampuannya untuk membentuk undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyetujui anggaran negara. Namun, untuk meningkatkan peran DPR RI dalam pembangunan nasional, diperlukan upaya-upaya strategis yang terfokus pada beberapa aspek.

Pertama, peningkatan kualitas legislasi menjadi kunci. DPR RI harus menghasilkan undang-undang yang efektif, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini membutuhkan proses legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data. DPR RI perlu melibatkan para ahli, akademisi, dan masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang, sehingga tercipta regulasi yang komprehensif dan berorientasi pada solusi.

Kedua, peningkatan akuntabilitas dan transparansi sangat penting. DPR RI harus bertanggung jawab kepada rakyat atas setiap keputusan dan tindakannya. Transparansi dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk memastikan bahwa DPR RI menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Ketiga, peningkatan peran dalam pengawasan merupakan aspek krusial. DPR RI memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan, termasuk penggunaan anggaran negara. Pengawasan yang efektif dapat mencegah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakberesan dalam pengelolaan negara. DPR RI perlu mengembangkan metode pengawasan yang lebih inovatif dan proaktif, serta meningkatkan kapasitas anggota dalam melakukan pengawasan.

Keempat, peningkatan kualitas anggota DPR menjadi faktor penting. Anggota DPR yang berkualitas, profesional, dan berintegritas akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Peningkatan kualitas anggota DPR dapat dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta pembentukan kode etik yang kuat.

Kelima, peningkatan peran dalam pembentukan kebijakan menjadi peluang besar. DPR RI dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, dan menjawab tantangan global. Hal ini membutuhkan dialog yang konstruktif dengan pemerintah, para ahli, dan masyarakat sipil.

Upaya-upaya tersebut tidak mudah, tetapi sangat penting untuk meningkatkan peran DPR RI dalam pembangunan nasional. Dengan memperkuat legislatif, DPR RI dapat menjadi penyangga yang kokoh bagi jalannya pemerintahan dan menjamin terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kesimpulannya, peran DPR RI dalam pembangunan nasional sangatlah penting. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya reformasi internal DPR serta peningkatan kualitas pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Hanya dengan demikian, DPR dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan menjadi pilar utama dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Red:Muhamad Fajri Ridwan