HUT ke 23 Provinsi Banten, KP3B di Kepung Ratusan Pendemo

SERANG, - Momentum Hari ulang tahun provinsi banten yang ke 23 yang tercatat pada tanggal 4 oktober pemerintah provinsi banten mengusung tema reformasi birokrasi berdampak, 

momentum peringatan HUT banten tersebut menjadi momen untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah provinsi banten yang masih banyak permasalahan di berbagai sektor pada era kepemimpinan Al muktabar sebagai pj gubernur selama 2 tahun serta pejabat legislatif DPRD Provinsi Banten selama 5 tahun yang tidak pernah selesai dan semakin buruk.

Hal itu dikatakan, aliansi gerakan pemuda rakyat banten yang disingkat (Gempur Banten) Abroh Nurul Fikri, mengatakan seperti permasalahan stabilitas ekonomi, infllasi, pengangguran, kesehatan, infrasturktur Reformasi birokrasi belum terlaksana sepenuhnya di provinsi banten.

"Birokrasi berdampak merupakan tema yang di usung pemprov banten di peringatan HUT banten ke 23 namun pada fakta dan pelaksanaanya reformasi birokrasi belum terlaksana sepenuhnya, dan tidak berdampak terhadap kepada masyarakat secara langsung serta menghambat pembangunan di provinsi banten". ungkap Abroh NF kepada wartawan rabu (4/10/2023).

Kemudian lanjut, Abroh terkait persoalan pengangkatan ASN yang tidak sesuai dengan kriteria dalam pelaksanaan tugas hal ini terbukti dengan adanya kritik dari ombudsman terhadap pejabat eselon 3-4 yang menjabat di posisi jabatan strategis di pemerintahan provinsi banten, PLT kepala dinas masih banyak bukti kegagalan reformasi birokrasi.

"Selama 2 tahun Al Muktabar memimpin Banten pembangunan tidak terarah, RPJMD jangka 5 tahun dan 25 tahun di teruskan tapi arahnya tidak jelas, 

ini menunjukan watak pemerintahan provinsi Banten di era kepemimpinan Almuktabar menghambat pembangunan dikarenakan kinerja Almuktabar dan pejabat pemerintah Propinsi eksekutif maupun legislatif lebih terkesan melaksanakan tugas hanya untuk ceremonial dan formalitas belaka," ujarnya.

Selain itu, menurutnya hal ini juga di perparah dengan watak Almuktabar sebagai penjabat sekda yang merupakan jabatan definitif tidak pernah melaksanakan tugas definitifnya justru lebih memperlihatkan agenda sosialisasi pribadi.

"Contohnya seperti pembangunan masjid Akbar di cisungsang kabupaten Lebak, itukan tindakan politis dan herois dan dalam pelaksanaan program pemerintah yang di laksanakan di agenda HUT Banten merupakan agenda ceremonial belaka dimana konsep acara menggaungkan reformasi birokrasi berdampak tapi pada pelaksanaannya tidak jelas misal pada acara HUT yang di laksanakan di kabupaten kota yang ada di provinsi banten di laksanakan di tempat yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti di alun-alun terdapat kegiatan pelayanan kesehatan pengobatan lansia,"

Masih kata Abroh, pola pikir pemprov banten sangat aneh semestinya tidak wajar lansia yang tidak memungkinan untuk keluar rumah dan tempat tinggal nya jauh dari pusat alun-alun disuruh datang untuk menerima layanan kesehatan hingga akhirnya program tersebut tidak berdampak langsung kepada masyarakat karena program pemerintah provinsi banten hanya untuk memberikan kesan citra pemerintah, 

"Hal ini menunjukan logika berfikir pejabat pemerintah provinsi banten tidak sesuai dengan pelaksanaan.

Sehingga birokrasi tidak berdampak, ini memiliki turunan masalah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan inflasi".

Kemudian, kata dia soal kebijakan anggaran APBD perubahan 2023 sebesar Rp11,86 triliun, angka itu meningkat sebesar 3,80 persen dari target APBD murni tahun anggaran 2023 sebesar sebesar Rp11,54 triliun.

"Dalam perencanaan nya sruktur APBD banten pada 2023 dialokasikan mulai dari belanja pendidikan sebesar 26,7 persen, kesehatan 14,3 persen, serta infrastruktur dan pelayanan publik sebesar 41,4 persen terdapat defisit sekitar Rp68 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan provinsi banten tahun anggaran 2023, akan tetapi pada pelaksanaannya dalam penyerapan anggaran ini sangat buruk dimana kita lihat di bulan agustus 2023 anggaran APBD hanya terserap sebesar 14% sehingga hal ini mengakibatkan hambatan pembangunan di provinsi banten,"

hal itu di buktikan dengan terserap nya angaran tersebut hanya untuk program ASN dan internal Pemprov dan tidak ada pembangunan yang menyentuh masyarakat.

"Hal ini menunjukan watak pemprov banten lebih mementingkan individu di banding kepentingan masyarakat. Kemudian sisa anggaran APBD tersebut di indikasikan digunakan untuk kebutuhan politik incomben anggota DPRD untuk mencalonkan lagi dan pj gubernur karena memiliki hasrat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur," ujarnya.

(*/Red-)