Blog Archive View all

-->

24 C

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber

Nasional
Polri
Hukrim
Peristiwa
Pedidikan
Daerah
Politik
TNI
Wisata
Olahraga
Nasional

HomeShow all

PT PENUKAL JAYA UTAMA SANJUNG KEMERDEKAAN KE‑81 RI: BERSATU BERDAULAT, RAKYAT SEJAHTERA, INDONESIA MAJU

Topik1.Com 16 Aug, 2026 0

SERANG, 16 Agustus 2026 – TOPIK1.COM- PT Penukal Jaya Utama turut mengucapkan selamat dan merayakan peringatan Hari Ulang Tahun ke‑81 Kemerdekaan Repub…

KETUA KARANG TARUNA MAJU JAYA DESA BANDUNG USTAT KANDIL, GABUNGKAN SEMANGAT KEMERDEKAAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM RANGKA HUT RI KE‑81

Topik1.Com 16 Aug, 2026 0

KABUPATEN SERANG, Topik1.com- 16 Agustus 2026 – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke‑81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bandung, Kecamatan …

DPC LIPANHAM Kabupaten Tangerang: HUT ke-81 RI, Semangat Kemerdekaan Dihidupkan Lewat Kepedulian

Topik1.Com 16 Aug, 2026 0

TANGERANG — Topik1.com- Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, DPC LIPANHAM Kabupaten Tangerang mengajak seluruh elem…

Kabid Aset BPKAD Bekasi Diduga Blokir WhatsApp Wartawan Saat Dikonfirmasi Soal Kendaraan Desa Hegarmanah

Topik1.Com 16 Aug, 2026 0

Kabupaten Bekasi, Topik1.com- Sikap Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bekasi, Asep Setiawan, menjadi sorotan setelah diduga memblokir nomor WhatsApp wa…

Pelaksanaan Proyek Disperkimtan Disorot,Ketua IWO-I Kota Bekasi: Efektivitas Pengawasan Internal Dipertanyakan?

Topik1.Com 16 Aug, 2026 0

Pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi menuai sorotan da…

JOHAN SIMARMATA: KEMERDEKAAN HARUS DITERJEMAHKAN MENJADI PERSATUAN DAN AKSI NYATA

Topik1.Com 16 Aug, 2026 0

SERANG, 16 Agustus 2026 – Topik1.com- Memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua PAC Walantaka Pemuda Pancasila, Johan S…

GEMPA MAGNITUDO 7,7 GUNCANG NTT, BMKG DETEKSI TSUNAMI TERTINGGI 0,94 METER DI MAUROLE ENDE

Topik1.Com 15 Aug, 2026 0

SERANG / NTT, 15 Agustus 2026 – Topik1.com- Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi (15/8/2026) puk…

KEPALA RUTAN MANNA DAN JAJARAN IKUTI JALAN SANTAI SEMARAK HUT RI KE-81 DI KANWIL DITJENPAS BENGKULU

Topik1.Com 15 Aug, 2026 0

Bengkulu - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna bersama jajaran mengikuti kegiatan Jalan Santai Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 yang digelar di …

Jalan Raya Sentul–Jongjing Retak dan Minim PJU, IWO Indonesia Kabupaten Serang Desak Pemerintah Bertindak Sebelum Jatuh Korban

Topik1.Com 15 Aug, 2026 0

SERANG — Topik1.com- Kondisi infrastruktur di Jalan Raya Sentul–Jongjing, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan. Keretakan badan jalan, minimnya pen…

Seruan Darurat Keadilan di Lamongan:Pimred Nasional Detik.Com dan Konsorsium Pers Nasional Bongkar "Kerja Lelet" Oknum Reskrim Polres Lamongan

Topik1.Com 14 Aug, 2026 0

LAMONGAN — Topik1.com- 14 Agustus 2026 Lambannya penanganan laporan masyarakat di tubuh Kepolisian Resor (Polres) Lamongan memicu kritik tajam dari kala…

Rapat Paripurna DPRD Kab.Purwakarta dalam Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI

Topik1.Com 14 Aug, 2026 0

Purwakarta - Topik1.com- Memperingati HUT ke-81 Tahun Republik Indonesia, DPRD Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna istime…

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Soroti Dugaan Pungutan di SMPN 2 dan SMPN 3 Sukatani: "Jangan Bungkus Pungutan dengan Dalih Sumbangan"

Topik1.Com 14 Aug, 2026 0

KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT || – Topik1.com Dugaan adanya pungutan berkedok sumbangan di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 Sukatani untuk pengadaan saran…

Karutan Manna Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan, Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI

Topik1.Com 14 Aug, 2026 0

Bengkulu Selatan, - 14 Agustus 2026 Topik1,- Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Manna, Hannibal, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna D…

Ade Gentong Layangkan Laporan ke Kejati Jabar, Soroti Dugaan Penyimpangan SPMB dan Dana BOS di SMKN 1 PurwakartaBekasi – Ketua Umum LSM Aliansi Anti Korupsi Bersama Rakyat (ANKER), Ade Gentong, melayangkan laporan/pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Purwakarta.Laporan tersebut disampaikan ANKER setelah menerima informasi dan laporan masyarakat yang menurut organisasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.Soroti SPMB dan Dana BOSDalam laporannya, ANKER meminta Kejati Jabar menelaah dugaan ketidaksesuaian dalam proses SPMB, termasuk verifikasi sertifikat pada jalur prestasi akademik maupun nonakademik serta penerapan jalur domisili.ANKER juga meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS, khususnya kesesuaian penggunaan anggaran dengan RKAS, bukti transaksi, dokumen pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.Selain itu, ANKER meminta aparat memeriksa apabila terdapat transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Dana BOS dan berpotensi menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu.Dasar HukumANKER menyatakan laporan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan, pendanaan, pengelolaan, pengawasan, serta peran masyarakat dalam pendidikan.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar penting terkait transparansi dan akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pelayanan publik dan dugaan maladministrasi.Ketentuan teknis yang berlaku mengenai SPMB serta ketentuan pengelolaan dan penggunaan Dana BOS.Ade Gentong: Jangan Berhenti di KlarifikasiKetua Umum ANKER, Ade Gentong, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak sekolah.“Kami meminta Kejati Jabar melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Semua yang kami laporkan masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui dokumen serta keterangan pihak terkait,” ujar Ade Gentong.Menurut Ade, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran, maka hal tersebut harus menjadi jawaban kepada masyarakat.“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan dengan dokumen dan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan dan alat bukti yang cukup, jangan berhenti hanya pada klarifikasi. Proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.ANKER juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen penggunaan Dana BOS secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.ANKER: Pendidikan Jangan Jadi Ruang Kepentingan OknumAde menilai pengelolaan pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan peserta didik.“Dana pendidikan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok. SPMB juga harus berjalan adil dan transparan agar tidak ada peserta didik yang dirugikan,” ujarnya.Kini ANKER meminta Kejati Jabar menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif. Jika bersih, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Jika ditemukan pelanggaran, tegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Topik1.Com 13 Aug, 2026 0

Bekasi – Topik1.com- Ketua Umum LSM Aliansi Anti Korupsi Bersama Rakyat (ANKER), Ade Gentong, melayangkan laporan/pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan …

Polres Serang Resmikan Jembatan Presisi Nusantara, Wujud Nyata Pengabdian Polri untuk Masyarakat

Topik1.Com 13 Aug, 2026 0

SERANG — TOPIK1.COM- Polres Serang Polda Banten melaksanakan rangkaian kegiatan Zoom Meeting dalam rangka peresmian Jembatan Presisi Nusantaradi Kampung…

PANITIA PIALA KARANG TARUNA CUP 2026 DESA NAMBO UDIK RILIS JADWAL LANJUTAN PERTANDINGAN

Topik1.Com 13 Aug, 2026 0

SERANG, TOPIK1.COM- 13 Agustus 2026 – Panitia Pelaksana Piala Karang Taruna Cup 2026 Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang resmi merilis …

Insentif Budi-Agis Masih Berupa Alokasi, Pemkot Serang Jelaskan Dasar PP 69 Tahun 2010

Topik1.Com 13 Aug, 2026 0

KOTA SERANG – Topik1.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menegaskan anggaran insentif pajak dan retribusi daerah sekitar Rp1,86 miliar yang dikaitkan d…

Ikuti Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi oleh Presiden RI secara Zoom, Polsek Cikande Bareng Forkopincam Salurkan Sembako Kapolres Serang

Topik1.Com 13 Aug, 2026 0

SERANG – TOPIK1.COM- Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Cikande Polres Serang menghadiri kegiatan Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi TNI dan Polri …

Polsek Pontang Amankan Lomba Gerak Jalan Pelajar dan Umum Semarak HUT RI ke-81

Topik1.Com 13 Aug, 2026 0

SERANG – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026, Polsek Pontang melaksanakan pengamanan kegiata…

Sopiyan Resmi Gantikan Kepengurusan Lama DPD IWO-I Kabupaten Tangerang

Topik1.Com 13 Aug, 2026 0

TANGERANG — Topik1- Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Tangerang resmi mengalami pergantian. S…

Pererat Sinergitas, Danramil 05/Bantargebang dan Forkopimcam Mustikajaya Gelar Silaturahmi ke Kediaman Ketua IWO-I Kota Bekasi

Topik1.Com 12 Aug, 2026 0

BEKASI,- TOPIK1.COM- Guna mempererat tali silaturahmi dan membangun kekeluargaan yang erat, Danramil 05/Bantargebang Mayor Inf Taufik Ismail, S.H., M.A.…

Ketua IWO Indonesia DPW Jakarta Apresiasi Respon Cepat Gubernur DKI Terkait The Sounds Project

Topik1.Com 12 Aug, 2026 0

Jakarta, Topik1.com- Ketua DPW IWO Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Abdul Muis mengapresiasi reaksi cepat Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terhadap ko…

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Dampingi BAZNAS Salurkan Bantuan Kursi Roda Bagi Warga Yang Membutuhkan

Topik1.Com 12 Aug, 2026 0

Bekasi - Topik1.com- DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi turut mendampingi BAZNAS Kabupaten Bekasi dalam penyaluran bantuan berupa kursi roda kepada Mint…

DPW IWO INDONESIA BANTEN : MATERI KEAGAMAAN JANGAN DIJADIKAN ALAT PROMOSI MINUMAN BERALKOHOL

Topik1.Com 11 Aug, 2026 0

BANTEN — Ketua DPW Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Provinsi Banten, Mevi Amirullah, menyampaikan keprihatinan mendalam atas beredarnya video di m…

Newer Posts Older Posts Home

Terhubung

facebook Like

twitter Follow

youtube Subscribe

vimeo Subscribe

instagram Follow

rss Subscribe

pinterest Follow

Berita Utama

PT GUNTUR MANDALA SAKTI: ISI KEMERDEKAAN DENGAN PELAYANAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS

Topik1.Com- August 16, 2026 0

JAKARTA, 16 Agustus 2026 , TOPIK1.COM- PT Guntur Mandala Sakti, penyedia jasa pengamanan profesional yang berkomitmen pada prinsip “Cepat, Tanggap…

Berita Terpopuler

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Soroti Dugaan PPPK Jadi Jurkam Salah Satu Bakal Calon Kades Sukamulya, Berdalih Belum Kampanye

August 09, 2026

Karutan Manna Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan, Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI

August 14, 2026

Ade Gentong Layangkan Laporan ke Kejati Jabar, Soroti Dugaan Penyimpangan SPMB dan Dana BOS di SMKN 1 PurwakartaBekasi – Ketua Umum LSM Aliansi Anti Korupsi Bersama Rakyat (ANKER), Ade Gentong, melayangkan laporan/pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Purwakarta.Laporan tersebut disampaikan ANKER setelah menerima informasi dan laporan masyarakat yang menurut organisasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.Soroti SPMB dan Dana BOSDalam laporannya, ANKER meminta Kejati Jabar menelaah dugaan ketidaksesuaian dalam proses SPMB, termasuk verifikasi sertifikat pada jalur prestasi akademik maupun nonakademik serta penerapan jalur domisili.ANKER juga meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS, khususnya kesesuaian penggunaan anggaran dengan RKAS, bukti transaksi, dokumen pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.Selain itu, ANKER meminta aparat memeriksa apabila terdapat transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Dana BOS dan berpotensi menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu.Dasar HukumANKER menyatakan laporan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan, pendanaan, pengelolaan, pengawasan, serta peran masyarakat dalam pendidikan.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar penting terkait transparansi dan akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pelayanan publik dan dugaan maladministrasi.Ketentuan teknis yang berlaku mengenai SPMB serta ketentuan pengelolaan dan penggunaan Dana BOS.Ade Gentong: Jangan Berhenti di KlarifikasiKetua Umum ANKER, Ade Gentong, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak sekolah.“Kami meminta Kejati Jabar melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Semua yang kami laporkan masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui dokumen serta keterangan pihak terkait,” ujar Ade Gentong.Menurut Ade, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran, maka hal tersebut harus menjadi jawaban kepada masyarakat.“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan dengan dokumen dan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan dan alat bukti yang cukup, jangan berhenti hanya pada klarifikasi. Proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.ANKER juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen penggunaan Dana BOS secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.ANKER: Pendidikan Jangan Jadi Ruang Kepentingan OknumAde menilai pengelolaan pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan peserta didik.“Dana pendidikan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok. SPMB juga harus berjalan adil dan transparan agar tidak ada peserta didik yang dirugikan,” ujarnya.Kini ANKER meminta Kejati Jabar menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif. Jika bersih, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Jika ditemukan pelanggaran, tegakkan hukum tanpa pandang bulu.

August 13, 2026

Design by - Blogger Templates |

Berita Terpopuler

DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Soroti Dugaan PPPK Jadi Jurkam Salah Satu Bakal Calon Kades Sukamulya, Berdalih Belum Kampanye

August 09, 2026

Karutan Manna Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan, Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden RI

August 14, 2026

Ade Gentong Layangkan Laporan ke Kejati Jabar, Soroti Dugaan Penyimpangan SPMB dan Dana BOS di SMKN 1 PurwakartaBekasi – Ketua Umum LSM Aliansi Anti Korupsi Bersama Rakyat (ANKER), Ade Gentong, melayangkan laporan/pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Purwakarta.Laporan tersebut disampaikan ANKER setelah menerima informasi dan laporan masyarakat yang menurut organisasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait.Soroti SPMB dan Dana BOSDalam laporannya, ANKER meminta Kejati Jabar menelaah dugaan ketidaksesuaian dalam proses SPMB, termasuk verifikasi sertifikat pada jalur prestasi akademik maupun nonakademik serta penerapan jalur domisili.ANKER juga meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana BOS, khususnya kesesuaian penggunaan anggaran dengan RKAS, bukti transaksi, dokumen pertanggungjawaban, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.Selain itu, ANKER meminta aparat memeriksa apabila terdapat transaksi atau kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Dana BOS dan berpotensi menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu.Dasar HukumANKER menyatakan laporan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan, pendanaan, pengelolaan, pengawasan, serta peran masyarakat dalam pendidikan.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar penting terkait transparansi dan akses terhadap informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap pelayanan publik dan dugaan maladministrasi.Ketentuan teknis yang berlaku mengenai SPMB serta ketentuan pengelolaan dan penggunaan Dana BOS.Ade Gentong: Jangan Berhenti di KlarifikasiKetua Umum ANKER, Ade Gentong, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak sekolah.“Kami meminta Kejati Jabar melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan. Semua yang kami laporkan masih berupa dugaan dan harus dibuktikan melalui dokumen serta keterangan pihak terkait,” ujar Ade Gentong.Menurut Ade, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran, maka hal tersebut harus menjadi jawaban kepada masyarakat.“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan dengan dokumen dan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan dan alat bukti yang cukup, jangan berhenti hanya pada klarifikasi. Proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.ANKER juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dokumen penggunaan Dana BOS secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.ANKER: Pendidikan Jangan Jadi Ruang Kepentingan OknumAde menilai pengelolaan pendidikan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan peserta didik.“Dana pendidikan adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada ruang bagi kepentingan pribadi atau kelompok. SPMB juga harus berjalan adil dan transparan agar tidak ada peserta didik yang dirugikan,” ujarnya.Kini ANKER meminta Kejati Jabar menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif. Jika bersih, tunjukkan hasil pemeriksaannya. Jika ditemukan pelanggaran, tegakkan hukum tanpa pandang bulu.

August 13, 2026

Dikeluarkan

Topik1.com portal berita terkini di Indonesia, menyajikan beragam informasi dari berbagai sektor kehidupan yang disajikan secara sederhana dan mudah dipahami untuk membuka wawasan secara luas.

PT. Tren Multimedia Group

Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber